Rabu, 27 Februari 2013

PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA MENGGUNAKAN PENDEKATAN TEKS

SEL, FEBRUARI 26, 2013 2:30:39 PM SEL, FEBRUARI 26, 2013 2:30:39
KOMPAS.com- Pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum 2013 dalam impelementasinya menggunakan pendekatan berbasis teks. Dengan berbasis teks, siswa menggunakan bahasa tidak saja hanya dijadikan sebagai sarana komunikasi, tetapi sebagai sarana mengembangkan kemampuan berpikir. Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, Mahsun, di Jakarta, Selasa (26/2/2013), menjelaskan pada KTSP basisnya tidak pada teks, padahal pikiran yang lengkap, yang disampaikan orang dalam bahasa itu hanya dalam bentuk teks. Mahsun menjelaskan, teks tidak diartikan sebagai bentuk bahasa tulis seperti teks Pancasila, yang sering dibacakan pada saat upacara. Teks dapat berwujud teks tertulis maupun teks lisan. "Teks itu adalah ungkapan pikiran manusia yang lengkap yang di dalamnya ada situasi dan konteksnya," katanya. Teks, lanjut Mahsun, dibentuk oleh konteks situasi penggunaan bahasa yang di dalamnya ada register atau ragam bahasa yang melatarbelakangi lahirnya teks tersebut. "Register itu meliputi apa pesan yang akan disampaikan, kepada siapa pesan itu disampaikan, dan dalam format bahasa seperti apa pesan itu dikemas," kata Guru Besar Linguistik Universitas Mataram itu. Semua pelajaran bahasa Indonesia mulai jenjang sekolah dasar (SD) sampai dengan sekolah menengah atas (SMA) berbasis teks. Di jenjang SD sebanyak 30 jenis, SMP 45 jenis, dan SMA 60 jenis. "Ketika (siswa) sudah selesai mengetahui bagaimana susunan teks itu maka selesailah (pelajaran) bahasa Indonesia. Jadi setiap kompetensi dasar ada indikator penilaiannya," katanya. "Di kelas IV SD, siswa sudah mulai belajar cerpen. Bahasa sastra sebagai bahan pembelajaran ini akan membuat mata pelajaran menarik," kata Mahsun.

GURU ARISAN KUOTA PEMENUHAN 24 JAM PER MINGGU

RAB, FEBRUARI 27, 2013 5:24:46 AM RAB, FEBRUARI 27, 2013 5:24:46 AM BUKITTINGGI, KOMPAS.com — Para guru di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, memiliki strategi sendiri untuk memenuhi kewajiban kuota 24 jam mengajar dalam sepekan. Mereka membentuk sistem arisan agar semua guru yang bersertifikasi mampu memenuhi kuota itu. "Jika tidak seperti itu, kewajiban 24 jam mengajar dalam sepekan tak akan merata karena guru bersertifikasi sudah mencapai 1.232 orang," kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bukittinggi Ellia Makmur, Rabu Sebelum sistem arisan dibentuk, sekitar 70 dari 1.232 guru bersertifikasi tidak kebagian jatah mengajar yang memadai sehingga sulit untuk memenuhi kewajiban 24 jam mengajar dalam sepekan. Pasalnya, jadwal "Karena tidak mampu memenuhi kewajiban mengajar 24 jam dalam sepekan, akhirnya tunjangan sertifikasi bagi 70 guru tidak dapat dibayarkan," kata dia. Pasalnya, lanjut Ellia, sesuai aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), guru yang telah bersertifikasi diharapkan mampu memenuhi kewajiban mengajar 24 jam dalam sepekan. Oleh karena itu, mereka membentuk sistem arisan untuk memenuhi kewajiban kuota itu sehingga semua guru bisa menikmati tunjangan sertifikasi. Ellia berharap guru yang telah bersertifikasi menjaga profesionalitasnya dengan bertanggung jawab terhadap kuantitas dan juga kualitas mengajar. Guru juga tidak boleh bohong mengenai jam mengajarnya. Jika ada guru yang melakukan penipuan dengan membuat laporan mengajar tercapai 24 jam sementara kuantitasnya ternyata kurang, maka tunjangan yang telah disalurkan akan diminta untuk dikembalikan.

JURNALISTIK....JALAN AWAL DUNUIA TULIS MENULIS

Beberapa kegiatan ekstrakurikuler meluncur di SMP Negeri 2 Ngimbang. Kegiatan tersebut di antaranya:
1. Ekstra qiro'ah
2. Ekstra PLH
3. Ekstra Karate
4. Ekstra Jurnalistik.
Kegiatan jurnalistik dilaksanakan setiap hari Sabtu sore, yang dibimbing oleh pembina andal. Beliau adalah srikandi daru Universitas Negeri Malang yakni Alifah O., S. S.
Menurut beliau akhir tahun pelajaran ini akan mengorbitkan planet baru di wahana SMP Negeri 3 Ngimbang yang berupa majalah sekolah. Selamat berjuang ibu...untuk kemajuan sekolah...

Selasa, 26 Februari 2013

KURIKULUM SEBAGAI KENDARAAN

RAB, FEBRUARI 27, 2013 2:42:57 AM RAB, FEBRUARI 27, 2013 2:42:57 AM
Kurikulum sebagai Kendaraan KOMPAS.com - Harapan dan antusiasme bercampur dengan kecemasan dan keraguan dalam wacana publik soal rencana pelaksanaan Kurikulum 2013. Berbagai respons dan sikap ini menandakan kepedulian dan rasa memiliki yang besar terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia. Kehangatan respons publik, terutama dari masyarakat pendidikan, merupakan prakondisi menggembirakan terhadap strategi pembangunan pendidikan nasional jangka panjang. Sikap positif dan dukungan terhadap rencana pemberlakuan Kurikulum 2013 dilandasi pemikiran bahwa memang perubahan kurikulum sudah selayaknya dilakukan untuk merespons transformasi zaman dan kebutuhan abad ke-21. Para pendukung berharap sekolah bisa menyiapkan peserta didik menjadi pribadi berkarakter mulia serta punya pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk bisa berpartisipasi dan berkontribusi di masyarakat abad ke- Sebaliknya, kecemasan dan keraguan yang melandasi berbagai sikap, mulai dari kritik tajam sampai penolakan, menunjukkan ketidakpercayaan bahwa Kurikulum 2013 merupakan solusi bagi berbagai masalah pendidikan di Indonesia. Perspektif yang tepat mengenai fungsi, peran, dan konteks kurikulum akan membantu para pemangku kepentingan sistem pendidikan nasional (baik pendukung maupun pengkritik) bisa bekerja sama mencapai tujuan bersama bangsa ini melalui pembangunan pendidikan, sambil tetap menghormati ruang untuk bisa ”sepakat untuk berbeda dan tidak sepakat”. Ditinjau dari asal katanya dalam bahasa Latin, currere, kurikulum bisa berarti ’kendaraan’. Jadi, kurikulum bukan merupakan segala sesuatunya dalam suatu sistem pendidikan. Kurikulum merupakan alat mencapai suatu tujuan dan membutuhkan keandal- an penggunanya. Sama seperti kendaraan apa pun, banyak ketidaksempurnaan dalam setiap kurikulum. Dalam perspektif kepentingan bangsa dan negara, kendaraan kurikulum ini akan berfungsi dan berperan baik jika para pelaku dan pemerhati punya kejelasan tujuan dan visi bersama, peta jalan yang benar, serta keandalan dalam pemanfaatan Pembangunan pendidikan perlu visi bersama yang bisa mengikat para pejabat dalam sistem pendidikan pada tingkat nasional maupun daerah untuk menghasilkan dan melaksanakan kebijakan dengan derajat koherensi dan konsistensi yang melebihi masa jabatan. Visi dan misi pendidikan nasional seperti tertuang dalam Pasal 3 dan penjelasannya dalam UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: mengembangkan potensi peserta didik agar jadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta jadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Perumusan normatif visi dan misi ini butuh penjelasan, sosialisasi, dan internalisasi lebih lanjut kepada semua pemangku kepentingan agar kesinambungan pembangunan pendidikan nasional bisa melampaui masa jabatan menteri dan jajarannya. Koherensi sistem dan kebijakan pendidikan dengan visi pembangunan pendidikan dan kemajuan bangsa melalui pendidikan mencakup tiga isu sentral: sentralisasi-desentralisasi, komitmen pendidikan untuk semua, dan kejelasan sasaran. Fenomena penyusunan-pengesahan suatu kebijakan pendidikan, pengajuan uji materi, dan pembatalan kebijakan itu akhir-akhir ini menunjukkan kurangnya koherensi antara tujuan, sistem, dan kebijakan. Kita berharap di kemudian hari energi dan sumber daya tidak terbuang sia-sia dalam pertarungan antara pembuat dan penentang kebijakan. Peta jalan mengidentifikasi berbagai strategi yang tepat dan berkontribusi terhadap pencapaian-pencapaian yang diharapkan. Kadang kala satu strategi akan berkontribusi terhadap satu pencapaian, tetapi dikhawatirkan akan menghambat pencapaian yang lain. Misalnya, strategi pengadaan buku pedoman kurikulum dan buku teks oleh pemerintah pusat diharapkan bisa menjamin pemerataan mutu materi pembelajaran untuk semua daerah. Terungkapnya contoh beberapa buku teks yang tidak layak pakai bagi peserta didik karena kecerobohan pada tingkat daerah dan satuan pendidikan dalam seleksi buku teks, serta kurangnya komitmen sebagian kepala daerah dalam pembangunan pendidikan, menjustifikasi kembalinya sentralisasi bagi beberapa kepentingan. Sebaliknya, sebagian kritikus mencemaskan tergerusnya kebinekaan dalam materi pembelajaran. Maka dari itu pemetaan dan pemilihan strategi pencapaian tujuan pendidikan membutuhkan kejelasan interpretasi visi dan misi pendidikan serta pandangan holistik dan sistemik yang diperkuat oleh Keandalan pengendara Kendaraan secanggih Mercedes pun bisa mengakibatkan kematian bagi penumpangnya (ingat kecelakaan Lady Diana) jika penggunaannya tidak benar. Faktor sangat penting dalam keberhasilan (atau kegagalan) dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 adalah guru sebagai pengendaranya. Pemerintah sudah berupaya sangat keras untuk meningkatkan kompetensi guru melalui berbagai strategi. Salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan guru melalui program sertifikasi. Namun, sayangnya, survei Bank Dunia menunjukkan bahwa sertifikasi guru ternyata tidak mengubah perilaku dan praktik mengajar guru serta belum meningkatkan prestasi guru dan siswa secara signifikan (Kompas, 18 Desember 2012). Hal itu berarti pemerintah harus lebih bersungguh-sungguh dan berupaya lebih keras lagi—dan cerdas—untuk meningkatkan dedikasi dan kompetensi guru, serta merancang strategi pengembangan profesionalisme guru mulai dari masa prajabatan di lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) sampai dengan pengembangan dalam masa jabatan. Salah satu hal positif dalam program sertifikasi guru yang terungkap dalam survei Bank Dunia adalah adanya peningkatan minat kaum muda memilih profesi guru. Dampak sementara ini seharusnya dianggap sebagai momentum emas untuk memperbaiki profesi guru secara menyeluruh. Dua faktor yang menjadi benang merah di antara negara-negara yang mempunyai tingkat keberhasilan tinggi dalam pembangunan pendidikan bukan standar nasional, sentralisasi-desentralisasi, pembiayaan, dan kurikulum, melainkan kultur masyarakat dan kualitas guru. Sementara transformasi budaya merupakan prakondisi dan sekaligus capaian jangka panjang yang bisa ditetapkan untuk pembangunan pendidikan, peningkatan kualitas guru merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan pelaksanaan Kurikulum 2013 dan kurikulum selanjutnya. Pilihan mendukung, menolak, atau mendukung dengan catatan tentunya membawa konsekuensi masing-masing. Ketika kendaraan sudah dipacu untuk melaju, kepentingan peserta didik dan bangsa seyogianya jadi bahan bakar yang menggerakkan. Kritik terhadap Kurikulum 2013 sebenarnya bisa dipilah menjadi catatan perbaikan substansial dan ketidakpuasan terhadap prosedur (misalnya pelaksanaan uji coba, jadwal, dan sebagainya). Dibutuhkan wawasan, kedewasaan emosional, dan kearifan untuk mengolah berbagai kegaduhan dan mengendalikan diri agar para penumpang di dalam kendaraan tidak menjadi bingung dan tersesat. Anita Lie Profesor dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Widya Mandala, Surabaya

Senin, 25 Februari 2013

DISTRIBUSI BUKU HARUS SAMPAI SEKOLAH

SEN, FEBRUARI 25, 2013 6:27:06 AM SEN, FEBRUARI 25, 2013 6:27:06 AMSURABAYA, KOMPAS.com - Pengadaan buku yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka kurikulum baru ini dipantau langsung oleh Unit Implementasi Kurikulum (UIK) agar sampai langsung di sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum baru pada tahap pertama ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, mengatakan bahwa UIK menjamin distribusi buku sampai ke seluruh UIK, lanjutnya, bertugas mengatur, mengelola, hingga mendistribusi buku sampai ke sekolah. Jadi buku kurikulum baru baik untuk siswa dan guru tidak dikirim melalui Kabupaten/Kota melainkan langsung ke sekolah- "Tidak ada ceritanya hanya sampai Kabupaten/Kota. Harus langsung ke sekolah," kata Nuh di Surabaya, Minggu (24/2/2013). Pengiriman langsung ke sekolah ini, lanjutnya, bertujuan menjamin buku-buku ini tetap gratis dan tidak ada pungutan dari Kabupaten/Kota terhadap sekolah atau guru yang membutuhkan buku kurikulum baru ini. Pasalnya, terkadang ada oknum yang memanfaatkan keadaan jika buku hanya dikirim "Sering kejadian saat sampai di Kabupaten/Kota lalu sekolah mau ambil itu dikenai biaya. Ongkos kirim atau biaya-biaya lain yang besarannya beragam "Agar tidak ada praktik semacam itu, kami akan kirim langsung ke sekolah dan UIK akan pantau distribusinya," tandasnya.

Minggu, 24 Februari 2013

KEGIATAN ADIWIYATA DI SMP NEGERI 3 NGIMBANG

SMP Negeri 3 Ngimbang merupakan sekolah yang muda. SMP INI perkembangannya pesat sekali, baik yang berkaitan kegiatan ektrakurikuler maupun kegiatan intrakurikuler.
Pada sekolah ini ditanamkan kepada siswa tentang pembelajaran lingkungan hidup, dalam kbm ada mata pelajaran tersebut begitu juga dalam ekstra kurukuler.


Jumat, 22 Februari 2013

NASKAH SOAL DAN LEMBAR JAWABAN UN GUNAKAN BARKODE DAN JUMLAH VARIAN SOAL 30

Diambil dari web Kemendiknas
Dikutip tanpa perubahan oleh Suja'

Kota Depok— Kualitas penyelenggaraannya Ujian Nasional (UN) tahun ini semakin ditingkatkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi kecurangan sekaligus memperkuat kelemahan pelaksanaan di sekolah. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud Khairil Anwar Notodiputro menyampaikan, mulai tahun ini naskah soal UN dengan lembar jawaban tidak terpisah. Jika pada tahun lalu peserta didik dapat menggunakan lembar jawaban temannya karena terpisah, mulai tahun ini naskah soal dengan lembar jawaban UN (LJUN) merupakan satu kesatuan. “Naskah soal dan lembar jawaban UN menggunakan sistem barcode,” katanya memberikan keterangan pers di sela-sela kegiatan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayan (RNPK) 2013 di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Depok, Selasa (12/2). Khairil menjelaskan, dengan menggunakan barcode, maka peserta ujian tidak dapat saling tukar kode soal seperti tahun lalu. Dia mengungkapkan, kalau keduanya dipisah maka peserta didik akan menjawab soal secara salah, yang tidak cocok dengan lembar jawaban UN-nya. “Bayangkan kalau keliru, LJUN A dengan soalnya B, pasti jelek sekali nilai si anak,” katanya. Oleh karena itu, dalam sosialisasi pihaknya menekankan agar jangan sampai lembar jawaban ujian tertukar. Jika lembar jawaban rusak agar minta diganti berikut soalnya. “Jangan hanya meminta lembar jawabannya saja,” katanya. Demikian sebaliknya, kalau naskah soal rusak jangan hanya minta diganti naskah soal, harus meminta ganti naskah soal beserta LJUN.  “Karena merupakan satu paket dan ada kode yang saat dipindai (scan) akan ketahuan lembar LJUN mengacu soal yang mana,” katanya. Hal senada disampaikan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Teuku Ramli Zakaria. Dengan barcode, kata dia, peserta didik tidak perlu lagi menulis kode soal. “Kode soal tidak akan sama dengan yang lain karena berdasarkan barcode,” katanya. Khairil menambahkan, persiapan UN sampai saat ini sampai pada merakit soal dan diharapkan cepat selesai. Adapun jumlah soal sebanyak 20 paket untuk setiap ruang ujian berisi 20 peserta. Meski demikian, kata dia, jumlah variasi paket provinsi sebanyak 30 buah. “Soal untuk kelas A dan kelas B bisa berbeda karena dibuat 30 paket  tiap soal, tetapi dalam ruangan tetap 20 soal,” katanya. (ASW) Indeks Berita PESERTA DIDIK Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Atas Pendidikan Tinggi SATUAN PENDIDIKAN PAUD Pendidikan Dasar Pendidikan Menengah Pendidikan Tinggi TENAGA PENDIDIK Guru Dosen

PELAKSANAAN SUPERVISI KLINIS DI SMP NEGERI 3 NGIMBANG

Hari Selasa tanggal 19 Februari Kasek, Sujak, S.Pd., M.Pd melakukan supervisi klinis pada seorang guru bahasa Indonesia. Beliau sedang membantu guru dan siswa dalam pembelajaran tersebut. Guru yang disupervisi adalah Bapak Hafidz K.. Menurut pengamatan kasek, guru tersebut sudah melakukan pembelajaran berdasarkan standar proses.



KARATE OKE, KARAKTER PUN LEBIH OKE...

Mulai semester 2 Danramil melatih karate di SMP Negeri 3 Ngimbang secara langsung. Beliau dengan antusias membimbing dengan sabar. Beliau ternyata dekat sekali dengan anak-anak.


DENGAN KURIKULUM 2013, BEBAN GURU SEMAKIN RINGAN

JUM, FEBRUARI 22, 2013 7:31:53 AM JUM, FEBRUARI 22, 2013 7:31:53 AM Dengan Kurikulum 2013, Beban Guru Semakin Ringan

Dengan Kurikulum 2013, Beban Guru Semakin Ringan RIANA AFIFAH RIANA AFIFAH Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Musliar Kasim. JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Musliar Kasim, kembali membantah pernyataan bahwa Kurikulum 2013 yang akan diterapkan pada pertengahan Juli mendatang berpotensi menambah beban guru dan siswa. Pasalnya, beban guru justru makin ringan. "Guru justru diringankan bebannya karena tak perlu lagi membuat silabus sehingga guru bisa fokus mengajar," kata Musliar di Jakarta, Jumat (22/2/2013). Ia juga mengungkapkan saat berkunjung ke daerah-daerah, para guru mengakui bahwa silabus yang dibuat selama ini merupakan hasil salinan saja.

Pembuatan silabus ini juga menjadi momok bagi para guru karena mereka tidak pernah dilatih untuk membuat silabus. "Saat ditanya guru buat silabus apa nggak, mereka jawab nggak dan hanya copy paste aja. Di kurikulum baru ini tidak akan ada lagi buat silabus," jelas Musliar. Mengenai banyaknya aduan bahwa guru di daerah belum siap menjalankan kurikulum baru, ia meminta pada para guru agar tidak khawatir karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyiapkan program pelatihan dan pendampingan bagi para guru untuk kurikulum baru ini. Sekitar 676.414 guru dari berbagai jenjang baik Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) akan mendapatkan pelatihan dari 41.741 guru inti yang sebelumnya juga dilatih oleh 3.324 instruktur nasional. Pelatihan ini akan berlangsung secara paralel dari April hingga Juni. Dari pelatihan dan pendampingan tersebut, diharapkan para guru mampu menerapkan pembelajaran tematik integratif dan kontekstual. Kemudian mampu membangun suasana belajar yang aktif, menantang dan menyenangkan bagi para siswa sehingga materi yang diberikan dapat mudah diserap. "Nantinya juga akan ada evaluasi bagi para guru ini. Mana yang masih kurang akan diperbaiki. Jadi tidak dilepas begitu saja," tandasnya.

Jumat, 15 Februari 2013

SEKOLAH TAK PUNYA NSPN, SISWA TAK BISA IKUT SNMPTN

KAM, FEBRUARI 14, 2013 11:46:22 AM KAM, FEBRUARI 14, 2013 11:46:22 AM Sekolah Tak Punya NSPN, Siswa Tak Bisa Ikut SNMPTN Sekolah Tak Punya NSPN, Siswa Tak Bisa Ikut SNMPTN ESTER LINCE NAPITUPULU ESTER LINCE NAPITUPULU Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2013 hanya akan menggunakan syarat nilai rapor, prestasi lain serta hasil ujian nasional (UN). JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan Panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang mengharuskan sekolah mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS), menguak tidak beresnya persoalan administratif banyak sekolah di berbagai daerah. Ada sekolah yang tidak bisa mengakses PDSS di laman resmi www.snmptn.ac.id, karena tidak memiliki nomor pokok sekolah nasional (NSPN). Akibatnya, siswa kelas XII SMA/MA/SMK di sekolah yang tidak punya NSPN, tidak bisa mendaftar ke SNMPTN yang mulai tahun ini gratis. Para siswa hanya bisa "gigit jari" melewatkan peluang untuk dapat menembus 61 PTN di seluruh Indonesia. Akhmaloka, Ketua Umum Panitia Pelaksana SNMPTN 2013, Kamis (14/2/2013), di Jakarta, mengatakan, untuk dapat terdaftar di PDSS sekolah wajib punya NSPN. Demikian juga siswa harus memiliki nomor induk siswa nasional (NISN). Ternyata, tidak semua sekolah memiliki NSPN dan tidak semua siswa memiliki NISN. Sesuai dengan ketentuan, sekolah yang tidak punya NSPN tidak bisa mengakes PDSS. Akibatnya siswa tidak bisa ikut SNMPTN. Rochmat Wahab, Sekretaris Umum Panitia SNMPTN 2013, menambahkan, persoalan sekolah yang tidak punya NSPN cukup banyak, sehingga terkendala mendaftar ke PDSS. "Perlu dipertanyakan ke dinas pendidikan setempat, kenapa ada sekolah di daerahnya yang tidak punya NPSN," ujar Rochmat yang juga Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. Yul Yunazwin Nazarudin, Kepala Pusat Pangkalan Data Statistik Pendidikan (PDSP), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dihubungi Kompas, tidak bersedia menjelaskan peyebab adanya sekolah-sekolah yang tidak punya NSPN dan siswa yang tidak punya NISN. Padahal pengurusan NSPN dan NISN di bawah PDSP. Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamid Muhammad, menjelaskan secara singkat bahwa pengurusan NSPN dan NISN merupakan kewenangan PDSP.

Selasa, 12 Februari 2013

LEMBAR JAWABAN UN DIBERI BARCODE

SEL, FEBRUARI 12, 2013 9:14:44 AM SEL, FEBRUARI 12, 2013 9:14:44 AM Lembar Jawaban UN Diberi Barcode Lembar Jawaban UN Diberi Barcode RIANA AFIFAH RIANA AFIFAH Ilustrasi DEPOK, KOMPAS.com - Persoalan kebocoran soal Ujian Nasional (UN) menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dalam penyelenggaraan UN selanjutnya. Untuk mengatasi hal tersebut, Kemdikbud mengeluarkan format baru untuk naskah soal dan lembar jawaban UN 2013. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud, Khairil Anwar Notodiputro, mengatakan bahwa tahun ini naskah soal dan lembar jawaban UN dibuat menjadi satu kesatuan sehingga pembagiannya tidak dilakukan terpisah seperti pada pelaksanaan UN sebelumnya. "Tahun ini, antara naskah soal dengan lembar jawaban tidak terpisah seperti biasa. Kalau dipisah malah petaka, karena jawaban anak bisa jadi tidak sesuai antara soal dan lembar jawaban UN," kata Khairil saat Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2013 di Pusat Pengembangan Tenaga Pendidikan di Depok, Selasa (12/2/2013). Ia juga mengingatkan jika ada lembar jawaban yang rusak dan minta penggantian maka naskah soalnya juga harus diganti begitupula sebaliknya. Dengan demikian, potensi rumor kecurangan pada UN melalui cara memasukkan kode soal secara acak tidak lagi dapat dilakukan. Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Teuku Ramli, membenarkan format baru ini. Bahkan pada lembar jawaban UN tertera barcode yang mengindikasikan kode naskah soal UN. Nantinya barcode ini akan dipindai oleh alat tertentu saat jawaban UN dikoreksi. "Jadi tidak perlu lagi siswa memasukkan kode naskah soal karena sudah ada barcode itu," ujar Ramli. "Jika mau curang dengan menukar lembar jawaban maka saat dikoreksi jawabannya tidak akan sesuai dengan soal karena ada barcode itu," tandasnya. Selain penggunaan barcode dan penyatuan naskah soal dengan lembar jawaban UN, Kemdikbud juga menyiapkan 20 variasi soal pada UN tahun ini sehingga anak-anak bisa berkonsentrasi pada soalnya masing-masing tanpa perlu melihat pekerjaan temannya.